Manado, Merdeka17.id – Mulai maraknya kritikan bahwa Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus hanya melakukan pencitraan dan acara seremoni mengakibatkan pihak “Gubernuran” angkat bicara.
Melalui Juru Bicara Denny Mangala yang juga adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DKIPS) Provinsi Sulawesi Utara, mengatakan bahwa kritikan itu tidak beralasan dan tidak berdasar serta tidak mengetahui secara pasti apa yang dilakukan Gubernur.
Dia pun mengklarifikasi langkah taktis dan strategis yang sudah dilakukan oleh Gubernur sejak dilantik, antara lain:
Pertama, melobi pemerintah pusat melalui beberapa kementerian untuk memastikan program prioritas Provinsi Sulawesi Utara mendapat dukungan dari pemerintah pusat, sekaligus memastikan agar makin banyak program pusat yang dialokasikan ke Sulawesi Utara.
Jika hanya mengandalkan APBD Sulawesi Utara yang sangat minim, progres pembangunan tidak akan terlihat. Apa yang diperjuangkan sudah direspons oleh berbagai kementerian. Beberapa menteri sudah berkunjung ke Sulawesi Utara untuk memastikan program yang tepat terkait dengan usulan Gubernur.
Contoh, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengalokasikan anggaran untuk Pelabuhan Bitung, tambak udang, dan beberapa program lainnya; Kementerian Perumahan mengalokasikan 3000 unit rumah di Sulawesi Utara; Kementerian Pertahanan untuk SMA Taruna Nusantara di Langowan; Kementerian Pertanian untuk bantuan alsintan (alat dan mesin pertanian) yang tahap pertama bahkan sudah disalurkan ke beberapa wilayah; dan Menteri Bappenas yang merespons positif terkait dengan usulan program strategis yang memerlukan dukungan pusat, dan masih banyak lagi yang akan mengalir di Sulawesi Utara dan ini tentu semua demi untuk masyarakat Sulawesi Utara.
Kedua, untuk memacu pengembangan sektor pariwisata maka melakukan kerjasama pembukaan penerbangan baru baik penerbangan domestik dan penerbangan internasional.
Untuk penerbangan domestik telah ada penerbangan langsung Manado-Toraja bahkan sedang dijajaki rute penerbangan baru, yakni: Manado-Kalimantan Utara, Manado-Maluku, Manado-Papua, dan Manado-Palu.
Untuk penerbangan internasional, telah dilakukan pembicaraan serius dengan maskapai penerbangan untuk pembukaan jalur direct flight Manado-Hongkong, Manado-Korea Selatan, Manado-Taiwan, dan Manado-Jepang.
Selain itu, pembenahan objek-objek wisata akan dilakukan secara sinergis antara provinsi dan kabupaten/kota dengan dukungan pusat.
Ketiga, untuk memujudkan ketahanan pangan, Gubernur mendorong perluasan areal sawah untuk tanaman padi, yang tercermin dari penambahan luasan areal sawah di hampir semua kabupaten/kota pada RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) masing-masing daerah yang diikuti dengan pemberian bantuan alsintan, pupuk, bibit, dan pompa air.
Selain itu, ASN juga didorong untuk menjadi contoh dalam menciptakan ketahanan pangan melalui penanaman tanaman kebutuhan pokok sehari-hari seperti cabe, tomat, dan bawang merah.
Keempat, di bidang pendidikan, terus berupaya untuk mewujudkan kualitas pendidikan di Sulawesi Utara melalui berbagai program yang menyentuh dunia pendidikan khususnya di wilayah terpencil, terluar, dan terbelakang (3T).
Akan dibangun Universitas Negeri di Kabupaten Bolaang Mongondow untuk menopang IPM (indeks pembangunan manusia) di sana. Di Bidang Kesehatan terus dioptimalkan pelayanan di rumah rumah sakit pemerintah, couverage BPJS Kesehatan, serta pelayanan kesehatan gratis yang dimulai dari Kabupaten Kepulauan Talaud.
Kelima, masalah krusial yang saat ini dipacu adalah sektor pertambangan dan perikanan.
Dua sektor ini sangat potensial tapi belum disentuh dan dikelola dengan baik sehingga sampai saat ini tidak ada kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD) Sulawesi Utara.
Untuk itu, kebijakan yang akan diambil adalah tidak mengijinkan lagi adanya IUP (ijin usaha pertambangan) tapi mengembangkan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang akan diikuti dengan ijin pertambangan rakyat (IPR) sehingga rakyat di sekitar wilayah pertambangan dan rakyat yang bermata pencaharian sebagai penambang, dapat bekerja secara legal dan hasilnya dapat mensejahterakan masing-masing penambang. Akibatnya, daerah memiliki income.
Demikian halnya perikanan, semua yang bergerak di industri perikanan wajib memiliki kantor di Sulut agar ada prosedur perpajakan yang memberi dampak bagi PAD Sulawesi Utara.
Keenam, mengenai infrastruktur daerah, berupa: sarana jalan, pendidikan, dan kesehatan, semuanya masih dalam proses pengadaan barang dan jasa (tender) sesuai ketentuan sehingga progresnya belum terlihat secara fisik.
Segala tindakan disesuaikan dengan kebijakan efisiensi nasional karena banyak alokasi anggaran infrastruktur yang di-pending oleh pemerintah pusat. Untuk itu, perlu sinergitas dengan pusat dan kabupaten/kota.
Untuk jalan, Gubernur telah menginstruksikan untuk memperbaiki jalan-jalan yang menjadi kewenangan provinsi.
Ketujuh, ketersediaan pangan juga menjadi perhatian. Setiap hari, tim dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Bulog (Badan Urusan Logistik) melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk membantu warga masyarakat yang kesulitan memperoleh akses pangan, terutama di wilayah yang akan melaksanakan Pengucapan Syukur.
Ditambahkan, program lainnya sampai saat ini masih berproses sesuai mekanisme keuangan, karena dampak kebijakan efisiensi anggaran yang mengharuskan semua pemerintah daerah menyesuaikan skema APBD-nya. Termasuk visi dan misi Gubernur Yulius Selvanus belum tergambar secara utuh pada APBD tahun 2025 ini karena disusun dan ditetapkan pada tahun 2024 sehingga perlu penyesuaian pada APBD Perubahan tahun 2025.
“Marilah dengan kedewasaan dan pemikiran jernih kita memberikan waktu kepada Bapak Gubernur untuk bekerja serta memberikan dukungan terhadap kebijakan Bapak Gubernur dalam membangun Sulawesi Utara. Kritikan dan koreksi tidak masalah, sepanjang itu didasarkan pada data dan fakta yang objektif dan bukan asumsi ataupun karena faktor politik,” pungkas Jubir Denny Mangala.***
Pewarta: Iwan Ngadiman