Manado, Merdeka17.id – Sebanyak 15 orang yang mewakili DPD KNPI Sulawesi Utara, dan civitas akademika UNSRAT diundang untuk bertemu dengan Kapolda Sulawesi Utara Roycke Harry Langie di Mapolda Sulawesi Utara pada Kamis, 30 April 2026.
Dalam acara dengar-tanggap itu berlangsung di teras bawah Mapolda Sulawesi Utara, Kapolda Roycke Harry Langie didampingi Wakapolda Awi Setiyono, serta pejabat utama berlangsung santai, dan penuh kekeluargaan, serta banyak dihadiri wartawan.
Di depan Kapolda Sulawesi Utara, seorang dosen Fakultas Teknik UNSRAT Dr. Ir. Adinda Franky Nelwan, M.T. didampingi Ir. Boyke Rorimpandey, M.P. (Fakultas Peternakan) dan Drs. Rivo Sumampouw, M.Si. (FISIP), didaulat untuk berbicara langsung dengan Kapolda.
“Walaupun saya hanya diajak oleh promotor aksi dari KNPI, Jenderal, saya mengulang apa yang kita sampaikan di hadapan publik tadi kiranya to the point, dibentuk satu tim khusus yang mencermati, mencegah, dan bila terbukti menangkap pelaku-pelaku korupsi, kolusi, nepotisme khususnya dalam masa pemilihan rektor,” kata Adinda Franky Nelwan.
Lanjutnya, “Sudah banyak dugaan kuat, sinyalemen kuat, selama ini pemilihan rektor itu ada rupiahnya. Satu suara sekian puluh juta, seratus juta, tapi mereka takut untuk melapor. Saya mohon, untuk mencegah di masa depan sehingga kampus kami lebih bersih sehingga national character building betul-betul menguat di kampus universitas Sam Ratulangi, yang adalah seorang pejuang bahkan mengorbankan materi, jiwa, raganya demi kebebasan kita semua dari koloni Belanda.”
“Sekali lagi saya ulang, dibentuk satu tim khusus, jadi ini proaktif ke depan di masa lalu bisa ditanyakan kepada teman-teman yang memilih senator berapa rupiah. Itu hanya ada di WA WA Grup dan teman saya juga mengaku tapi tidak mau disebutkan. Itu biarlah masa lalu, di masa depan semoga lebih baik,” pungkasnya.
Proses Hukum
Menanggapi hal tersebut, Kapolda Sulawesi Utara Roycke Harry Langie mengatakan bahwa dia bersama Wakapolda merasa ada permasalahan atau aspirasi yang disampaikan apalagi kasus korupsi.
“Ini terkait dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita. Polisi sebagai pelaksana dalam hal penegakkan hukum sehingga kami selalu konsen sama Pak Waka dan para pejabat utama. Dan hari ini kami terima langsung.
Ditambahkan, “Apa yang menjadi aspirasi teman-teman semua, percayalah kami akan melakukan proses hukum sesuai dengan mekanisme dan proses … (mike bermasalah). Sebagaimana dalam KUHP yang baru maupun KUHAP yang baru. Kita akan melaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2026.”
“Dan aspirasi yang disampaikan kalau tidak salah kan adalah bagaimana proses dan mekanisme pemilihan rektor. Kami akan monitor dan kami akan melakukan langkah-langkah manajemen salah satunya melakukan pertemuan dan sekaligus menyampaikan aspirasi ini kepada Kemendiktisaintek, atau mungkin ada panitia kecil nanti yang akan melaksanakan proses pemilihan rektor,” pungkas Kapolda Sulawesi Utara Roycke Harry Langie.***
Pewarta: Iwan Ngadiman