Pengamat pendidikan UNSRAT Dr. Ir. Adinda Franky Nelwan, M.T.: “Disinyalir kementerian dikelabui, sampai-sampai Menteri salah pilih Rektor.”
Manado, Merdeka17.id – Pemerhati pendidikan UNSRAT Ir. Boyke Rorimpandey, M.P. mengatakan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan audiensi dengan Kapolda Sulut Irjen Pol. Roycke Harry Langie untuk mengawal pemilihan rektor UNSRAT tahun 2026.
Hal ini dirisaukannya karena dalam pengamatannya, sejak 20 tahun terakhir, praktik politik uang saat pemilihan rektor UNSRAT makin menggurita, dan sudah banyak buktinya. Bahkan, menurut dia, diduga kuat pihak Kementerian memang menjadikan 35% suara pusat jadi ajang jual beli jabatan.
Dikelabui
“Disinyalir kementerian dikelabui, sampai-sampai Menteri salah pilih Rektor,” kata pengamat pendidikan UNSRAT Dr. Ir. Adinda Franky Nelwan, M.T. pada Kamis, 16 Juli 2026.
Dalam catatan media, praktik politik uang ini mencuat pertama kali, saat Prof. Dr. Ir. I Ketut Suwetja, M.Sc. seorang Guru Besar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) UNSRAT, mengembalikan pemberian berupa uang dari seorang calon rektor waktu itu.
Jadikan Bersih
Dr. Ir. Adinda Franky Nelwan, M.T. berpendapat, publik perlu tahu bahwa pemilihan rektor UNSRAT memang sarat KKN namun harus diminimalisir. “Bagaimana membuat pemilihan rektor UNSRAT menjadi lebih bersih?”
Diapun menguraikan: “Tidak sulit bagi Aparat Penegak Hukum (APH, red). Karena mereka punya kompetensi dan perlengkapan, personil yang tahu mengawasi, mengidentifikasi, dan punya kuasa untuk menangkap para pelaku gratifikasi/suap-menyuap dalam proses pemilihan rektor.”
Berapa Pasaran?
Beredar luas di kalangan senator bahwa besarnya rupiah sebagai imbalan suara sangatlah bervariasi. Mulai dari puluhan bahkan ratusan juta. Seorang senator memprediksi bahwa ada bakal calon rektor yang diduga mampu membayar Rp.100-125 juta per orang. “Setidaknya uang tiga sampai lima miliar harus disiapkan,” kata sumber.
Selain itu, terbetik informasi bahwa pernah ada juga senator yang sempat jalan-jalan ke luar negeri hingga ke Asia Barat, Timur Tengah yang diduga dibiayai oleh calon waktu itu.
Taat Aturan
Sementara itu, seorang guru besar dari FPIK UNSRAT yang tidak ingin namanya dicantumkan yang dihubungi Jum’at, 17 Juli 2026 mengimbau, agar dalam proses pemilihan rektor UNSRAT 2026, dilakukan secara demokratis, dan taat aturan.***
Pewarta: Iwan Ngadiman