Manado, Merdeka17.id – Fenomena warna gemoy (biru muda, red) mulai bermunculan. Mulai dari baliho ucapan selamat dari para kadis/eselon 2 saat syukuran keluarga Gubernur Yulius Selvanus, warna balon, beberapa bangunan satuan pendidikan (SMA dan SMP), serta baju kaos dalam kegiatan keagamaan pun tidak luput dari warna gemoy.
Khusus institusi pelat merah di Provinsi Sulawesi Utara pun, jika tidak di-rem dari sekarang, maka tidak menutup kemungkinan akan menjamur dengan warna gemoy.
Melihat fenomena ini, Merdeka17.id memintai pendapat dan pandangan beberapa pakar dari Unsrat, yakni: Prof. Stefanus Sampe, S.Sos., GradDipPubAdmin., MPubPol., Ph.D. pakar ilmu pemerintahan; Dr. Burhan Niode, M.A. pakar ilmu politik; dan Dr. Leviane Jackelin Hera Lotulung, S.Sos., M.I.Kom. pakar komunikasi politik.
Prinsipnya, ketiga pakar ini sepakat bahwa warna identik dengan simbol untuk mengidentifikasi diri dengan penguasa.
Pemerintah Harus Netral
Leviane Jackelin Hera Lotulung–mantan Koorprodi Ilmu Komunikasi FISIP Unsrat– berpandangan bahwa warna gemoy adalah warna yang sering dipakai Presiden Prabowo Subianto sewaktu berkampanye. “Namun setelah menang, Pak Presiden sudah tidak pernah memakai warna itu lagi. Artinya, pemerintah itu harus netral, baik di pusat maupun di Sulawesi Utara.”
Senada dengan itu, Stefanus Sampe–Sekretaris Senat FISIP Unsrat; Kepala Laboratorium FISIP Unsrat– berpendapat bahwa hal itu adalah biasa dalam peralihan kepemimpinan yang ditandai dengan perubahan warna yang melukiskan karakteristik daripada visi. “Kalau sekarang dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beda dengan progam dari kepemimpinan sebelumnya.”
Baginya, seorang birokrat itu harus netral pada saat Pilkada namun harus loyal kepada kepala daerah yang baru terpilih. Maka, tidak ada istilah di-nonjob-kan tapi dipindahkan ke jabatan lain.
Khusus Sulawesi Utara, Burhan Niode–mantan Ketua Senat FISIP Unsrat; mantan Koorprodi S2 PSP Pascasarjana Unsrat; Ketua Laboratorium Penjaminan Mutu Pascasarjana Unsrat– dalam pandangannya menggambarkan bahwa Gubernur Yulius Selvanus bukanlah seorang yang berkarakter ingin disanjung-sanjung.
“Gubernur pernah mengatakan bahwa ‘Saya tidak dendam, Saya bukan orang yang membutuhkan seperti itu. Yang saya butuhkan kerja,’” kata Gubernur sebagaimana dikutip Burhan Niode seraya menambahkan bahwa Gubernur Yulius Selvanus tidak perlu simbol-simbol seperti itu.
Merah Samua
Burhan Niode bahkan dengan tegas dan terang-terangan menyatakan bahwa selama ini, pada pemerintahan lalu, para kadis tidak bekerja keras. “Nyanda, nyantai aja.”
Hal ini dibuktikan dengan data dari Ombudsman yang menyatakan bahwa Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022/2023 adalah nomor satu di Indonesia dalam hal “Pelayanan Publik”. Ketika dia dimintai pendapat oleh Gubernur Yulius Selvanus, Burhan Niode membeberkan bahwa dari 46 SKPD se-Sulut ternyata hanya 6 SKPD (warna hijau) yang bernilai baik yang dinilai. “Sisanya, merah samua (91,3%).”
Melihat fakta di atas, jika ada pejabat setingkat kadis, kepala UPTD, dan kepala satuan pendidikan, yang masih ingin menjabat namun tidak suka bekerja keras, serta ingin mencuri perhatian gubernur dengan mengecat institusi pelat merah dengan warna tertentu alih-alih “loyal” maka menurut ketiga pakar ini bahwa itu namanya bukan melayani rakyat tapi melayani pimpinan.***
Pewarta: Iwan Ngadiman