Manado, Merdeka17.id – Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara Kombes Pol. Suryadi memberikan klarifikasi tegas terkait pemberitaan dari media di Jakarta mengenai isu permintaan dana operasional yang dialamatkan kepada penyidik (atasan penyidik) Ditreskrimum Polda Sulut oleh pelapor bernama John Hamenda yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, dalam penanganan sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado.
“Tuduhan tersebut sama sekali tidak benar dan kami tidak mendapatkan ruang hak jawab untuk meluruskan pemberitaan tersebut sebelum beredar luas,” ujar Dirreskrimum, saat menggelar konferensi pers di aula Tribrata Polda Sulut, Selasa, 17 November 2026.
Menurut Dirreskrimum, Penyidik telah memberikan kepastian hukum terhadap laporan yang bergulir sejak tahun 2016. Kasus ini awalnya ditangani oleh Polresta Manado dan hingga saat ini ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara. “Selama proses berjalan, pihak pelapor dan terlapor telah melakukan beberapa upaya hukum perdata serta praperadilan sebanyak dua kali,” ujarnya.
Lanjutnya, berdasarkan proses gelar perkara, kasus ini resmi dihentikan dengan pertimbangan sudah adanya putusan praperadilan tanggal 1 September 2025, dan rekomendasi dari Biro Wassidik Bareskrim Polri tanggal 9 September 2025, mengingat salah satu pihak juga melaporkan dan meminta gelar khusus ke Biro Wassidik Bareskrim Polri. “Penyidik menindaklanjuti perkara ini dengan menghentikannya karena dinilai tidak cukup bukti,” ujarnya.
Kombes Pol. Suryadi menyayangkan tuduhan tanpa bukti konkret yang dilayangkan kepada pihaknya. Ia menyarankan agar John Hamenda beserta kuasa hukumnya menyajikan bukti baru (novum) atau menempuh upaya hukum lain yang sah, alih-alih melontarkan tuduhan yang tidak berdasar kepada penyidik.
“Mestinya John Hamenda dan kuasa hukumnya menyajikan bukti yang baru atau novum dalam perkara ini atau melakukan upaya hukum lainnya, jangan malahan menuduh penyidik tanpa bukti yang konkret,” ujar Kombes Pol. Suryadi.
Ia menegaskan akan mengambil langkah hukum dengan membuat laporan pidana atas tuduhan dan pemberitaan yang tidak benar tersebut apabila pihak pelapor terus menyebarkan informasi yang keliru.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo menegaskan bahwa Polda Sulut tidak bersifat anti-kritik.
“Polda Sulut pada prinsipnya terbuka dan tidak anti terhadap kritik yang membangun. Apabila tuduhan yang dilayangkan sudah bersifat menuduh tanpa adanya bukti yang sah, kami mempersilakan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) untuk mengambil langkah-langkah hukum,” singkatnya.
Dugaan Pemerasan
Dikutip dari Pilarmanado.com, Dr. Santrawan Totone Paparang, S.H., M.H., M.Kn., bersama Hanafi Saleh, S.H., menyatakan siap menempuh langkah hukum untuk mengawal laporan dugaan pemerasan uang bernilai miliaran rupiah, yang menyeret nama Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut), Kombes Pol. Suryadi.
Kesiapan tersebut menyusul diterbitkannya surat kuasa dari John Hamenda selaku pelapor kepada Santrawan dan Hanafi, Kamis, 12 November 2026. Dengan mandat tersebut, keduanya memastikan akan mengawal kepentingan hukum kliennya, sekaligus mengusut persoalan itu melalui mekanisme hukum.
Mendapat Respons Positif
Sebelumnya, pada hari yang sama, Santrawan mendampingi John Hamenda mengadukan Kombes Pol. Suryadi, ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), terkait dugaan pemerasan tersebut.
Santrawan mengatakan, pengaduan yang disampaikan telah mendapat respons positif dari penyidik Propam. Ia berharap laporan itu dapat ditindaklanjuti secara serius, objektif, dan tuntas, sehingga seluruh persoalan dapat terungkap secara terang-benderang.
Advokat yang juga dikenal sebagai akademisi atau dosen di beberapa universitas di Jakarta menegaskan, persoalan yang ditangani bersama Hanafi merupakan permasalahan hukum antara John Hamenda sebagai pelapor, dan Kombes Pol. Suryadi sebagai terlapor.
Menurut Santrawan, terdapat sejumlah fakta yang dinilai perlu diuji dan didalami, terutama menyangkut konstruksi perkara serta proses penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).***
Pewarta: Iwan Ngadiman

