Manado, Merdeka17.id – Pembina DPW ADAKSI (Asosiasi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia) Sulawesi Utara Boyke Rorimpandey secara tegas membantah pernyataan sejumlah pejabat Universitas Sam Ratulangi bahwa ADAKSI pernah menyatakan bahwa UKT (uang kuliah tunggal) telah naik.
Hal ini dikatakan Boyke Rorimpandey menanggapi sambutan Rektor dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin, 02 Juni 2025, di Gedung Auditorium Unsrat yang menurutnya, menyatakan bahwa demo yang dilakukan oleh ADAKSI sudah menyebarkan hoaks tentang kenaikan UKT.
“Kami tidak pernah menyatakan UKT sudah naik. Tuduhan itu sepenuhnya tidak benar dan merupakan hoaks yang sengaja diarahkan untuk menggiring opini publik. Yang kami sampaikan jelas bahwa menolak potensi kenaikan UKT, jika dikaitkan dengan pemenuhan besaran remunerasi Unsrat,” tegas Boyke Rorimpandey seusai upacara di Auditorium Unsrat pada Senin, 02 Juni 2025.
Potensi UKT Naik
Dia juga menganggap bahwa pejabat Unsrat keliru memahami dan bahkan mempelintir/mempolitisasi tuntutan Aksi Damai yang digelar para dosen pada Selasa, 20 Mei 2025 lalu sehingga sikap tersebut semakin menjauhkan ruang dialog akademik yang sehat dan saling menghormati.
Menurut ADAKSI, penolakan terhadap potensi kenaikan UKT bukan tanpa dasar. Dari kajian yang dilakukan, diketahui bahwa salah satu sumber utama pendanaan Unsrat berasal dari UKT mahasiswa.
Jika universitas terus memaksakan penerapan skema remunerasi dalam status BLU (Badan Layanan Umum), maka bisa/sangat berpotensi adanya kenaikan UKT ke depan menjadi semakin besar.
“Remunerasi yang dipaksakan tanpa basis kemampuan keuangan yang realistis akan menimbulkan konsekuensi fiskal. Salah satu jalan pintasnya adalah menaikkan UKT, dan inilah yang kami tolak sejak awal,” ujar Boyke Rorimpandey dan diiyakan Rivo Sumampouw.
Antisipatif
Sementara itu, Adinda Franky Nelwan, yang juga Pembina ADAKSI menambahkan bahwa Rektorat telah mendiskreditkan gerakan ADAKSI pada Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2025. Suatu gerakan moral yang menyuarakan “Bangkitah! Tegakkan Keadilan”.
Aspirasi ADAKSI tentang UKT, sudah jelas bahwa menolak kenaikan UKT jika dikaitkan dengan kenaikan tunjangan remunerasi dosen. Jadi, ini adalah aspirasi antisipatif agar di masa depan tiada kenaikan UKT.
Aspirasi ini sudah dijelaskan secara lisan di hadapan Rektor dan Wakil-wakilnya: sebelum Aksi Damai dilakukan (19 Mei) maupun 20 Mei 2025, serta secara tertulis dalam Naskah Akademik Aksi yang telah diserahkan pada Kamis, 22 Mei 2025 di ruang kerja Warek I Unsrat Prof. Ir. Arthur Gehart Pinaria, M.P., Ph.D.
Kelirumologi
Menurut Adinda Franky Nelwan, penjelasan lisan dan tulisan itu, tidak juga dipahami Rektorat. Rektorat tetap menggunakan pemahaman versi keliru. Ini jelas suatu kelirumologi. Lalu memanggil dan memeriksa dosen-dosen ADAKSI untuk memberikan klarifikasi atas dugaan keliru itu.
Kejujuran Kebenaran Keadilan
Ia menegaskan bahwa tindakan pemanggilan terhadap dosen yang menyampaikan aspirasi secara damai, terpelajar dan tanpa kabar bohong (hoaks), merupakan ancaman serius terhadap iklim kebebasan mengemukakan pendapat di dalam institusi pendidikan tinggi. Suatu upaya pembungkaman gerakan kebangkitan keadilan di Universitas Sam Ratulangi. Adinda Franky Nelwan menyerukan agar Rektorat mengingat kembali dan mewujudkan moralitas suatu Perguruan Tinggi, yaitu: Kejujuran-Kebenaran-dan Keadilan.
ADAKSI menyayangkan sikap yang ditunjukkan oleh Rektor yang terkesan anti kritik. Sebagai bagian dari komunitas akademik, ADAKSI percaya bahwa kritik–selama disampaikan secara etis dan ilmiah– adalah bagian dari semangat Pancasila itu sendiri, terutama dalam menegakkan keadilan sosial.
ADAKSI berharap ke depan terbuka ruang komunikasi yang lebih konstruktif dan kolaboratif antara Rektorat dan para dosen, demi kemajuan Universitas Sam Ratulangi yang inklusif dan bermartabat. Apalagi ‘torang samua basudara’ dalam Keluarga Besar Unsrat, walau berbeda pendapat.***
Pewarta: Iwan Ngadiman