Marthin Samadi: “Program pembangunan pertanian harus dilakukan secara terintegrasi dan dinamis, pemerintah harus mampu memperbaiki produktivitas lahan sehingga terjadi peningkatan produksi panen, diantisipasi dengan menyiapkan industri yang mampu menyerap oversupply di lapangan, untuk menjaga stabilitas harga ditingkat petani. Dengan demikian fluktuasi harga di pasar relative stabil.”
Manado, Merdeka17.id – Kondisi swasembada pangan yang digaungkan saat ini, bukanlah kondisi rill yang dialami di daerah Nyiur Melambai. Apa yang terjadi dimasyarakat petani di Provinsi Sulawesi Utara di mana produksi panen jagung hibrida rata-rata baru mencapai 5-6 ton per hektar dan padi rata-rata baru mencapai 4-5 ton gabah kering giling per hektar.
Pemerhati masalah pertanian/peternakan Provinsi Sulawesi Utara Ir. Marthin Samadi kepada media ini pada Sabtu, 28 Maret 2026 mengatakan bahwa keterlibatan beberapa perusahaan untuk membeli jagung dan kerjasama dengan para petani, sama sekali belum mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan petani secara signifikan. Dalam prakteknya petani jagung lebih diringankan pekerjaannya melalui penggunaan traktor dan drone pertanian.
“Hal ini cukup efektif, tetapi bagi petani itu sendiri belum cukup efisien dan efektif, dalam arti biaya yang ditimbulkan oleh penggunaan traktor dan drone pertanian belum secara signifikan meningkatkan pendapatan petani jagung itu sendiri,” kata Marthin Samadi.
Efisiensi Biaya Produksi
Marthin Samadi yang juga adalah pelaku bisnis pertanian/peternakan berpendapat bahwa kondisi saat ini memang mensyaratkan cara kerja yang lebih efisien dan efektif, tidak ada lagi anggota masyarakat yang mau mencangkul di sawah atau di kebun, atau menggunakan ternak sapi untuk membajak makin sedikit.
“Penggunaan teknologi seperti traktor dan drone pertanian ini jelas berdampak terhadap biaya produksi meningkat secara signifikan, di sisi lain akses permodalan bagi petani sangat terbatas. Etos kerja dan kemampuan manajerial usaha taninya juga masih jauh dari apa yang diharapkan pemerintah,” kata Marthin Samadi.
Produktivitas Lahan
Di lapangan, ada beberapa lokasi lahan pertanian di daerah ini yang sudah tidak bisa dimanfaat lagi untuk menanam padi, karena irigasi yang dibangun sudah sebagian besar tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk kebutuhan mengairi lahan pertanian yang ada. Kondisi ini berlangsung sudah bertahun-tahun tanpa ada yang peduli untuk menemukan jalan keluar bagi para petani.
Menurut alumni Fakultas Peternakan UNSRAT ini, penyebabnya adalah PU Pengairan yang membangun irigasi ini, hanya melakukan pemeliharaan dan perawatan dengan areal > 10.000 hektar, dan daerah-daerah di bawah luasan itu sama sekali tidak dilakukan perbaikan. “Hal ini perlu ditelusuri jalan keluarnya, apakah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sewajarnya untuk mencarikan jalan keluar untuk perbaikan irigasi yang ada bahkan membangun irigasi tertier bagi para petani,” kata Marthin Samadi.
Kualitas Benih Rendah
Di sisi lain, benih yang disalurkan melalui proyek-proyek pemerintah, yang ditenderkan dengan harga untuk jagung Rp.60.000/kg, jauh di bawah harga jagung hibrida komersial yang minimal Rp.85.000/kg dengan kualitas yang agak baik. “Dengan harga pemerintah seperti itu, maka jelas para vendor akan menyediakan kualitas benih sesuai harga yang ditawarkan, tentunya dengan kualitas di bawah rata-rata,” jelas Marthin Samadi.
Hal lain yang harus diperhatikan pemerintah adalah penyediaan traktor pertanian yang belum efisien, di mana selama ini dengan harga Rp.450-500 juta, yang diperoleh hanya traktor 70HP, mata bajak (discplow) dan rotary. Padahal dengan harga segitu kita bisa dapat selain traktor 70HP, mata bajak dan rotary, juga ada tambahan alat tanam benih dan langsung pupuk, alat panen jagung dan alat pipil otomatis.
“Hal ini akan sangat jauh lebih efisien, baik bagi pemerintah, maupun efisiensi dan efektivitas bagi petani di lapangan. Harga yang sama juga berlaku traktor juga traktor pertanian untuk tanaman padi. Dengan harga yang sama bisa dapat tambahan alat tanam benih dan pupuk, juga alat panen padi,” kata Marthin Samadi.
Program Pembangunan pertanian harus dilakukan secara terintegrasi dan dinamis, di mana jika pemerintah mampu memperbaiki produktivitas lahan dan terjadi peningkatan produksi panen misalnya untuk jagung 10 ton/hektar dan padi 8 ton/hektar, harus diantisipasi dengan menyiapkan industri yang mampu menyerap oversupply di lapangan, untuk menjaga stabilitas harga ditingkat petani. Dengan demikian fluktuasi harga di pasar relative stabil.***
Pewarta: Iwan Ngadiman