Boyolali, Jawa Tengah, Merdeka17.id – Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Dwi Hari Kuncoro membahas program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), penuntasan kualifikasi guru, serta kebijakan lainnya. Audiensi ini berlangsung di SMP Negeri 1 Ngemplak Kabupaten Boyolali pada Sabtu, 02 Mei 2026.
Siaran Pers Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menuliskan, Dirjen Nunuk Suryani menjelaskan bahwa Kemendikdasmen tengah merancang pengembangan kompetensi guru yang langsung ke jantung pendidikan yaitu sekolah. Melalui program ‘Hari Belajar Guru’, pemerintah ingin mendorong sinergi dengan pemerintah daerah untuk menciptakan jadwal khusus bagi guru agar dapat belajar tanpa harus meninggalkan tugas mengajar mereka.
“Nanti dijadwalkan di Boyolali ini, guru-guru tertentu, mata pelajaran tertentu, di hari apa. Misalnya sebagai contoh hari Kamis, nanti di hari itu, guru sejarah masuk ke sekolah tidak mengajar namun berkumpul di MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) atau kelompok kerja. Kemudian kami kirimkan pelatihnya dengan pelatihan-pelatihan yang sedang kami kembangkan. Sehingga seluruh guru di kabupaten Boyolali akan mendapat pelatihan. Pelatihan yang diikuti juga mendapatkan penghargaan yang sama dengan pelaksanaan pelatihan di hotel,” ucap Nunuk Suryani.
Pelaksanaan pelatihan ‘Hari Belajar Guru’ ini merupakan hasil refleksi mendalam terhadap efektivitas pelatihan selama ini. Model pelatihan konvensional dinilai sering kali terputus dari realitas kelas yang dihadapi guru sehari-hari.
“Pelatihan di hotel tidak lebih efektif daripada dilakukan langsung di sekolah, sehingga bisa langsung praktik, refleksi, dan seterusnya,” ujar Dirjen Nunuk Suryani menjelaskan mengapa model Teaching Experimental Training kini menjadi prioritas utama.
Terkait dengan hal itu, Dirjen Nunuk Suryani juga mengungkapkan bahwa sudah dilakukan sejumlah perbaikan pelatihan, khususnya terkait dengan pembelajaran mendalam .
“Kami juga sudah melakukan perbaikan-perbaikan pelatihan, khususnya terkait dengan pembelajaran mendalam, yang pelatihannya berdasarkan pengalaman belajar di sekolah. Menurut kami, kebijakan Hari Belajar Guru ini sangat penting untuk segera dibuat edaran,” ucap Dirjen Nunuk Suryani.
Di samping inovasi pelatihan, audiensi ini juga menyoroti tantangan manajerial yang mendesak, khususnya terkait kekosongan jabatan kepala sekolah definitif di jenjang SD dan SMP di Kabupaten Boyolali. Akar permasalahannya sering kali terletak pada guru pangkat III/c yang sulit ditempatkan sebagai kepala sekolah di luar instansi asalnya karena sistem yang berlaku.
“Persoalan ini bukan sekadar teknis, tapi sistemik. Guru yang sudah memenuhi kualifikasi III/c seharusnya diberikan fleksibilitas untuk mengisi kekosongan jabatan tanpa dibatasi oleh sekat-sekat jabatan yang kaku,” ungkap Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Dwi Hari Kuncoro.
Sementara itu, Kemendikdasmen terus mengejar target penuntasan sertifikasi guru dan kualifikasi akademik S1/D4. Di Boyolali sendiri, tercatat masih ada 255 guru yang belum tuntas Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan 211 guru yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4.
“Tahun ini tahun terakhir, semester ini penuntasan. Kami akan mendampingi untuk memastikan data ini benar atau tidak,” ujarnya mengingatkan para guru untuk segera memanfaatkan pembukaan pendaftaran gelombang ketiga yang masih tersedia.
Kadis Dwi Hari Kuncoro menegaskan Pemerintah Kabupaten Boyolali juga terus mendorong program regrouping atau penggabungan sekolah. Data lapangan yang dipaparkan menunjukkan adanya kekosongan kepala sekolah di sejumlah jenjang, ketidakseimbangan distribusi guru antarwilayah, serta banyaknya guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik atau sertifikasi pendidik.
“Untuk mengatasi sekolah-sekolah dengan jumlah peserta didik sangat sedikit dan keterbatasan guru, pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan regrouping. Kebijakan ini dimaksudkan bukan semata untuk menutup sekolah, melainkan untuk menyelesaikan persoalan kekurangan peserta didik, kekurangan guru, dan keterbatasan anggaran pemeliharaan sehingga kualitas layanan pendidikan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan,” ungkapnya.
“Saat ini, sebanyak 48 SD di Boyolali telah menyatakan kesiapan untuk bergabung demi mengoptimalkan sumber daya. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap satuan pendidikan memiliki fasilitas dan tenaga pendidik yang memadai,” tambahnya.
Audiensi ini juga dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan GuruTemu Ismail, Direktur Direktorat Pendidikan Dasar Rachmadi Widdiharto, Direktur Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Iwan Junaedi, Direktur Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal Samsul Bari, dan Asisten II Kabupaten Boyolali.***
Pewarta: Iwan Ngadiman