Merdeka17.id – Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Dr. Alfitra Salamm, APU mengatakan bahwa normalisasi politik uang dan rekrutmen penyelenggara yang sarat kepentingan, dinilai menjadi ancaman serius bagi masa depan demokrasi Indonesia.
Kondisi ini menyebabkan indeks demokrasi nasional merosot, di mana praktik kejahatan pemilu kini justru dianggap sebagai hal yang wajar. Menurutnya, pusat kecurangan sesungguhnya tidak berada di level elite, melainkan di tingkat kecamatan dan TPS.
Demikian disampaikan Alfitra Salamm dalam kuliah umum yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRO) Ilmu Politik FISIP Unsrat pada Jum’at, 10 Oktober 2025 di Aula FISIP.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Dekan FISIP Unsrat Dr. Daud Markus Liando, S.I.P., M.Si. dan dihadiri oleh pimpinan fakultas, dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, dan Anggota DPRD Kota Manado Ferdinand Djeki Dumais dari Partai Gerindra.
Ditambahkan Alfitra Salamm, maraknya politik uang yang masif hingga ke tingkat bawah telah merusak integritas, sementara proses rekrutmen penyelenggara pemilu yang amburadul justru melemahkan fungsi pengawasan.
Dia memprediksi bahwa pertarungan internal partai yang keras pasca-putusan MK dapat mendorong kembalinya sistem pemilu proporsional tertutup. Dalam sistem ini, pemilih hanya mencoblos gambar partai, sehingga kekuasaan elite partai politik dalam menentukan wakil rakyat akan semakin menguat.
Diharapkan, melalui forum akademis ini, mahasiswa dapat lebih kritis dalam menyikapi dinamika politik. Mahasiswa didorong untuk berani memviralkan berbagai bentuk pelanggaran sebagai wujud kontrol sosial demi menjaga kualitas demokrasi di tengah tantangan yang semakin berat.***
Kontributor: Desweetny Miyuki Violletta Singon
Editor: Iwan Ngadiman